Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas Pokok

Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

• perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
• Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
• Pendataan dan perencanaan,pencegahandanpeningkatankualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
• Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
• pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
• pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
• penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
• penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangperumahan rakyat dan kawasan permukimansesuai dengan kewenangan Daerah;
• penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
• pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
• pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
• pengelolaan pengaduan masyarakat;
• penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
• pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat; dan
• pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Visi

• penetapan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• perencanaan operasional program bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• sosialisasi dan pelaksanaan standar nasionalbidang perumahan rakyat dan kawasan permukimandi tingkat kota ;
• pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• peremajaan data dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukimanuntuk tingkat kota
• pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.